Majalah Banten – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap kebersihan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini dikeluarkan setelah maraknya laporan dugaan keracunan makanan yang dialami siswa di sejumlah sekolah penerima program.
Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kualitas makanan sebelum disajikan kepada siswa. Pengawasan yang dimaksud meliputi kebersihan dapur, proses memasak, kehalalan, serta ketepatan waktu pengiriman makanan.
“Setiap kepala sekolah wajib turun langsung melakukan pengecekan. Mulai dari kondisi dapur, higienitas peralatan masak, hingga memastikan makanan yang datang ke sekolah masih dalam kondisi layak konsumsi. Guru juga harus mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke siswa,” ujar Nuri, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, menu MBG harus berisi makanan pokok bergizi seimbang seperti nasi, lauk, sayur, dan buah, bukan hanya camilan instan. “Kami temukan ada penyedia yang hanya membagikan snack. Itu tidak boleh, dan kami akan tindak tegas,” tegasnya.
Selain faktor kebersihan, aspek kehalalan juga menjadi perhatian utama. Saat ini, belum semua dapur penyedia MBG di Kota Serang memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, Dindikbud berencana menggandeng Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan seluruh dapur penyedia mendapatkan sertifikasi halal serta standar higienitas yang sesuai.
Baca Juga : Warga Tangerang Hadir di 2 Lokasi pada Senin, 29 September 2025
“Untuk sementara, kepala sekolah harus memverifikasi langsung dapur penyedia: mulai dari jarak dapur ke sekolah, waktu memasak, hingga waktu pengiriman. Makanan yang sudah sampai di sekolah harus segera dicek kualitasnya sebelum dibagikan,” tambah Nuri.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi siswa agar lebih fokus dalam belajar. Namun, kasus dugaan keracunan yang terjadi belakangan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan orangtua. Sejumlah wali murid bahkan sempat menolak pemberian makanan jika kondisi sudah basi.
Menanggapi hal itu, Dindikbud menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan orangtua. Pihak sekolah diminta melibatkan komite sekolah dalam memantau penyedia MBG. “Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar membawa manfaat, bukan justru menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak kita,” jelas Nuri.
Dindikbud juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia MBG dalam waktu dekat. Jika ditemukan penyimpangan, seperti makanan basi atau tidak higienis, kontrak dengan penyedia dapat langsung diputus.
Dengan langkah ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awal: mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas.
