Majalah Banten – Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penegasan ini disampaikan guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
Menurutnya, program MBG menyangkut kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, sehingga tidak boleh ada kelalaian dalam proses penyediaan makanan.
Kualitas dan Keamanan Makanan Jadi Prioritas
Ketua DPRD Pandeglang menekankan bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam operasional dapur MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan BGN.
Ia mengingatkan, ketidakpatuhan terhadap SOP berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang justru merugikan masyarakat dan mencederai tujuan mulia program MBG.
Pengawasan Dapur MBG Harus Diperketat
DPRD Pandeglang mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi. Pengawasan ini meliputi kebersihan dapur, kelayakan peralatan masak, higienitas tenaga kerja, serta penyimpanan bahan pangan.
Ketua DPRD juga menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan setiap dapur MBG tetap konsisten menerapkan SOP BGN.
Baca juga: Wagub Banten Apresiasi Pengabdian Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharjono di Momen Purnabakti
Lindungi Penerima Manfaat Program MBG
Program MBG menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak dan pelajar, sehingga penerapannya harus benar-benar mengutamakan keselamatan dan pemenuhan gizi seimbang. Ketua DPRD menilai, kepatuhan terhadap SOP merupakan bentuk perlindungan terhadap hak penerima manfaat.
Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi terhadap standar, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran maupun sumber daya.
Peran Pemerintah Daerah dan Pengelola Dapur
Pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam pembinaan dan pendampingan pengelola dapur MBG. Selain pengawasan, peningkatan kapasitas pengelola dan tenaga dapur juga dinilai penting agar pemahaman terhadap SOP BGN benar-benar diterapkan di lapangan.
Sementara itu, pengelola dapur MBG diharapkan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan program sesuai ketentuan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
DPRD Siap Lakukan Fungsi Pengawasan
Ketua DPRD Pandeglang menegaskan bahwa DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Jika ditemukan pelanggaran SOP, DPRD tidak segan merekomendasikan evaluasi hingga penindakan sesuai aturan yang berlaku.
Langkah ini diambil agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Harapan Program MBG Berjalan Optimal
Dengan penerapan SOP ketat dari BGN, Ketua DPRD berharap program MBG di Pandeglang dapat berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan status gizi penerima manfaat, program ini juga diharapkan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
DPRD Pandeglang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan MBG demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
